MAKALAH SEJARAH INDONESIA
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah
S.W.T karena rahmat dan karunia Nya kami dapat menulis dan menyusun makalah
tentang “REFORMASI”. Hal yang paling mendasar
yang mendorong saya menyusun makalah ini adalah karena tugas yang
diberikan oleh guru mata pelajaran dengan maksud untuk mencapai nilai yang
memenuhi standar.
Pembuatan makalah ini tidak terlepas dari bantuan
banyak pihak terutama dari pembimbing baik secara langsung maupun tidak
langsung, sehingga makalah ini dapat terselesaikan oleh Penulis.
Penulisan makalah ini jauh dari kesempuranaan
maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan untuk makalah ini
dimasa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca,
khususnya bagi penulis untuk menambah wawasan.
Sungguminasa,
21agustus 2015
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak awal
bulan Februari 1998, para mahasiswa mulai mengadakan aksi-aksi yang mengarah
pada tuntutan terjadinya pergantian kepemimpinan nasional. Pada bulan Maret
mahasiswa dan sebagian masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi menolak hasil
pemilu tahun 1997. Mahasiswa yang berada di Indonesia seperti di Jakarta,
Yogyakarta, Lampung, dan Medan dalam waktu yang hampir bersamaan melakukan aksi
demonstrasi. Aksi-aksi tersebut menuntut beberapa hal, yaitu adili Soeharto dan
kroninya. Amanedemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, ekonomi daerah yang
seluas-luasnya, supremasi hukum, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN).
Berbagai aksi
tersebut disikapi oleh pemerintah secara keras, hingga ada mahasiswa yang
menjadi korban. Jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa ini semakin memancing
kemarahan rakyat. Mereka melakukan aksi yang lebih keras, bahkan cenderung
anarkis. Berawal dari aksi demonstrasi-demonstrasi itu, akhirnya runtuhlah pemerintahan
Soeharto. Gerakan tersebut dikenal dengan gerakan reformasi.
BAB II
PEMBAHASAN
Gerakan
reformasi merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan orde baru yang telah
mengendalikan pemerintahan selama 32 tahun. Pada awal Maret 1998 Kabinet
Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke
arah kemajuan. Oleh karena itu rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih
baik di berbagai bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, hukum dan
sosial budaya.
3.1 Pengertian Reformasi
Reformasi
berarti perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan
didasarkan atas paradigma baru atau kerangka berfikir baru yang dijiwai oleh
suatu pandangan keterbukaan, transparasi merupakan tuntutan dalam era reformasi.
Dalam alam keterbukaan terungkap hal yang terkait dengan masalah politik dan
sosial.
Tidak dapat
dipungkiri bahwa keberhasilan aktivis reformasi menggeser Kekuasaan Rezim Orde
Baru (yang dipimpin oleh Presiden Soeharto) merupakan pra kondisi bagi terwujudnya
demokrasi di segala bidang.
Reformasi
pasca Soeharto harus bergulir seiring dengan kritik terhadap praktek-praktek
penyimpangan kekuasaan selama masa Orde Baru. Tuntutan terhadap pemerintahan
yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dan koreksi secara besar-besaran
di tubuh birokrasi pemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat
daerah, institusi peradilan dan hukum, dwi fungsi ABRI serta sistem keanggotaan
DPR / MPR terus berkembang.
3.2 Penyebab Terjadinya Reformasi
Beberapa faktor penyebab terjadinya reformasi
:
1. Faktor
Politik
a. Adanya
korupsi, kolusi dan nepotisme
b. Kasa
tidak percaya kepada pemerintah orde baru di bawah Soeharto karena merebak
nepotisme, korupsi
c. Adanya
sekelompok mahasiswa yang menginginkan perubahan pembaharuan
d. Kekuasaan
di zaman orde baru di bawah Soeharto otoriter, tertutup dan personal yang
menimbulkan hegemoni terhadap masyarakat.
2. Faktor
Ekonomi
a. Krisis
mata uang rupiah terhadap dolar
b. Naiknya
harga-harga kebutuhan sehari-hari tidak terkehendaki
c. Sulitnya
mendapatkan barang kebutuhan pokok
d. Rusaknya
perbankan terutama banyaknya kredit macet yang membebani keuangan negara-negara
yang kemudian banyak bank sering dilikuidasi.
3. Faktor
dari Situasi Sosial Masyarakat
a. Adanya
kerusuhan tanggal 13 Mei – 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat
b. Adanya
keberingasan masa yang sulit dikendalikan yang menimbulkan kerusuhan dan
kerugian harta benda terlebih nyawa manusia
3.3 Yang Menjadi Ruang Lingkup Reformasi
Adapun beberahal yang menjadi lingkup
reformasi antara lain :
1. Reformasi
Politik Fokus
Reformasi
politik fokus dalam demokratisasi kebebasan berserikat, berkumpul, kebebasan
mendirikan partai terbuka lebar, bahkan pemilu 7 Juni 1999 diikuti 48 partai
politik. Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin penuh.
2. Reformasi
Bidang Ekonomi
Reformasi
bidang ekonomi adalah penyehat ekonomi dari kesejahteraan. Banyak perbaikan
yang dilaksanakan, masalah perbankan, perdagangan, koperasi. Monopli atau
digolopi dihapuskan. Masalah hutang luar negeri dicarikan jalan yang
kontruktif.
3. Dalam
Bidang Hukum Fokusnya
Dalam bidang
hukum fokusnya adalah keadilan atas dasar HAM, munculnya tindakan pemerintah
yang bertujuan terciptanya keadilan, sesuai dengan peranan hukum yang
diharapkan ikut mengubah masyarakat, dibentuklah peraturan perundang-undangan
yang sesuai dengan tuntunan reformasi misalnya dalam bidang ekonomi diciptakan
UU kepailitan, dihapuskan UU suversi, banyak dilepaskan nopol dan tapol sesuai
semangat Hak Asasi Manusia.
4. Dalam
Bidang Sosial
Dalam bidang
sosial adalah fokusnya integrasi nasinal masyarakat Indonesia yang pluralis
memerlukan kebijakan kearifan dalam membina hkumnya kesatuan bangsa.
5. Dalam
Bidang Pendidikan
Dalam bidang
pendidikan adalah terutama dalam masyarakat kurikulum, sebab pasti akan
mendapatkan paradigma baru. Pendidikan IPS memerlukan sikap yang sesuai dengan
pandangan yang ada pada era ini, yang hidup di negara Pancasila berdasarkan UUD
1945 sebagai pengatur garis pokok kebijakan negara.
3.4 Perjalanan Pada Era Reformasi Sampai
Sekarang
Setelah pengunduran
diri Presiden Soeharto, maka sebagai penerusnya adalah Presiden BJ. Habibie dan
memulailah perjalanan era reformasi.
1.
Pemerintah BJ. Habibie
Pada tanggal
22 Mei 1998, Habibie mengumumkan Kabinet Reformasi. Dan sebagai langkah
pertama, ia mengganti Letjen Prabowo dari Panglima Kostrad. Tapi mahasiswa
tidak senang dengan adanya presiden baru yang mereka lihat juga merupakan
perpanjangan rezim Soeharto. Kabinet reformasi diresmikan pada tanggal 23 Mei
1998 dan pada saat yang bersamaan Presiden BJ. Habibie mengumumkan susunan
kabinetnya di Istana Merdeka. Kabinet itu diberi nama “Kabinet Reformasi
Pembangunan”. Tugas pokok dari kabinet reformasi pembangunan adlaah
melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi, politik, hukum dlaam
menghadapi era globalisasi.
Tanggal 9
Nopember 1998, mahasiswa kemblai mendatangi Gedung MPR, mereka menuntut
pengadilan Soeharto dan penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Tokoh-tokoh politik
seperti Gus Dur, Megawati, Amin Rais, Sultan Hamengkubuwono X, mengadakan
pertemuan di Cianjur dengan para mahasiswa untuk mendeklarasikan Deklarasi
Cianjur yang berisi “Reformasi di pemerintahan dan penghapusan dwi fungsi
ABRI”.
12 Nopember,
terjadi lagi demonstrasi di Jakarta. Akhirnya MPR memutuskan pemilu digelar
pada bulan Juni 1999, dan komisi pemilihan umum (KPU) telah dibentuk. Pada
tanggal 7 Juni 1999 pemilu digelar yang diikuti 48 partai besar dan kecil. Dari
48 partai hanya 21 partai yang bisa mendapatkan kuris di MPR dan hanya 6 partai
yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu tahun 2004 yaitu PDI-P,
Golkar, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Naisonal dan Partai Bulan
Bintang.
Dalam waktu 1
tahun pemerintahan BJ Habibie telah mengadakan sejumlah langkah pembaharuan
politik maupun ekonomi, antara lain :
a. Kebabasn
pers
b. Pembebasan
narapidana politik
c. Kebebasan
mendirikan partai politik
d. Penyelenggaraan
sidang istimewa Nopember 1998
e. Penyelenggaraan
pemilu 1999
f. Pemisahan
keopolisian dengan TNI
Pemerintahan
BJ Habibie juga mengalami banuak permasalahan. Krisis ekonomi yang meluas
akhirnya disertai dengan krisis kepercayaan. Kepemimpinan Presiden Habibie
mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari jurang kehancuran akibat krisis. Dan
berhasil memimpin negara keluar dari dalam keadaan ultra-krisi, melaksanakan
transisi dari negara otorian menjadi demokrasi.
Habibie
menghadapi persoalan legitimasi yang cukup serius, akan tetapi Habibie berusaha
mendapatkan dukungan internasional melalui beragam cara. Diantaranya pemerintah
Haibbie menghasilkan 2 Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan hak
asasi manusia. Pertama adalah UU No. 5 Tahun 1998 mengenai Pengesahan
Convention Against Torture dan Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or
Pushiment dan UU No. 29 Tahun 1999 mengenai pengesahan Convention on the
Elimitation lf All Forms of Racial Discrimintaion 1965.
Pemerintah
Habibie pula memberi pelajaran penting kebijakan luar negeri, juga dapat
memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahan transisi. Dalam persoalan
Timor Timur menunjukkan hal ini dengan jelas. Habibie mengeluarkan pernyataan
pertama mengenai isu Timor Timur pada bulan Juni 1998, dimana beliau mengajukan
tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluase-luasnya untuk provinsi Timor Timur.
Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih radikal dengan
menyatakan bahwa Indonesia akan memberi referendum untuk mencapai solusi final
atas masalah Timor Timur.
Habibie
merupakan presiden RI pertama yang menerima banyak penghargaan terutama di
bidang IPTEK baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jasa-jasanya dalam
bidang teknologi pesawat terbang mengantar beliau mendapat gelar Doctor
Kehormatan (Doctor of Hororis Causa) dari berbagai universitas terkemuka dunia.
2.
Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Pada
pemilihan presiden di MPR pada tanggal 20 Oktober 1999 akhirnya Abdurrahman
Wahid (Gus Dur) dipilih menjadi presiden dan Megawati dipilih oleh MPR menjadi
wakil presiden tanggal 29 Oktober 1999 Gus Dur dan Megawati mengumumkan kabinet.
Kabinet
pertama Gus Dur disebut “Kabinet Persatuan Nasional” adalah kabinet koalisi
yang meliputi anggota berbagai partai politik : PDI-P, PPP,
PAN, Partai Keadilan (PK), Non Partisaan dan TNI ada dalam kabinet tersebut.
Gus Dur kemudian melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah
“membubarkan departemen penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam
menguasai media”. Reformasi kedua adalah “membubarkan departemen sosial yang
korup”. Adapun hal-hal yang terjadi pada masa pemerintahan antara lain :
a. Pada
bulan Juli 2000, nilai mata uang Indonesia melemah drastis
b. Kelangkaan
BBM terjadi di sekitar Pulau Jawa
c. Ketegangan
politis berlanjut antara Presiden Wahid dan MPR
d. Tanggal
9 Agustus 2000 mengumumkan bahwa beliau menyerahkan urusan pemerintahan kepada
wakil presiden Megawati Soekarnoputri, tetapi akan tetap mempertahankan
kedudukannya sebagai presiden, ia hanya mendelegasikan tugas-tugas tertentu ke
Megawati.
e. Pada
bulan April 2001, dilaporkan negara mengalami defisit anggaran, yaitu
pengurangan jumlah produksi di dalam negeri. Hilangnya pendapatan dari
fasilitas gas alam di Aceh yang terpaksa ditutup, bursa saham dan mata uang
Indonesia mengalami penurunan.
Jalannya
pemerintahan Gus Dur dinilai kontroversi, hal ini disebabkan
kebijakan-kebijakan Gus Dur antara lain :
a. Pada
Maret 2000, pemerintah Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM)
b. Ia
juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada
kelompok Muslim Indonesia
c. Muncul
pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Brunegate. Bulan
Mei, Badan Urusan Logistik melaporkan bahwa $ 4 juta hilang dari persediaan kas
Bulog. Tukang pijit Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gusdur ke Bulog
untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, mush Gus Dur
menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate.
Gusdur jua dituduh menyimpan $ 2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan
sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Tapi Gus Dur gagal
mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut Skandal Brunigate.
d. 23
Agustus 2000, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin
pengumuman ditunda
e. September
2000, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat, tapi bendera bintang
kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia
f. Pertemuan
dengan rektor Universitas 21 Januari 2001. Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia
masuk ke dalam anarkisme.
g. 23
Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan maklumat dari Istana Presiden “membekukan MPR,
membubarkan Partai Golkar dan akan mengakan pemilu dalam satu tahun.
3.
Pemerintah Megawati
Megawati
Soekarno Putri dilantik menjadi presiden pada tanggal 23 Juli 2001 dengan
didampingi Hazah Haz sebagai wakil presiden. Langkah pertama Presiden Megawati
adalah membentuk Kabinet Gotong Royong.
Masa
pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi
di Indonesia. Pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara
umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokrasi di Indonesia
dan pelunasan hutang masa Soeharto.
Pemilihan
umum 2004 diselenggaraan pada masa pemerintahan Megawati yang merupakan pemilu
pertama yang memungkinkan rakyat memilih secara langsung. Pada pemilu ini,
rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden
dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah, melainkan pasangan calon
presiden dan wakil presiden manjadi satu paket. Pemilu 2004 dibagi menjadi 3
tahap (minimal dua tahap).
Tahap pertama
pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih partai politik dan anggotanya
untuk dicalonkan anggota DPR, DPRD dan DPD. Tahap ini dilaksanakan pada tanggal
5 April 2004.
Tahap kedua
(Pemilu Presiden Putaran Pertama) adalah untuk memilih pasangan calon presiden
dan wakil presiden secara langsung. Dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.
Tahap ketiga
(Pemilu Presiden Tahap Kedua) adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya
apabila tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara paling
tidak 50 %. Dilaksanakan 20 September 2004. pemilu ini bertujuan untuk memilih
partai politik dan anggotanya utnuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan
DPD.
Megawati
mengalami kekalahan (40 % - 60 %) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut
dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono
mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.
4.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
MPR periode
1999- 2004 mengamandemen UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil
presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Tahap kedua dimenangkan dengan
60,9 % suara pemilih dan terpilih sebagai presiden.
Presiden dan
wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla,
dilantik Rabu, 20 Oktober 2004. acara pelantikan dan pengambilan sumpah
dilaksanakan di ruang sidang paripurna MPR. Dan hasil membentuk sebuah kabinet
yang dinamakan “Kabinet Indonesia Bersatu”.
Di masa
jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti Tsunami, Gempa
bumi, dll. Ini merupakan tantangan tambahan bagi presiden yang masih bergelut
dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.
Adapun kebijakan-kebijakan pemerintah antara lain :
a. Memberantas
korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai prioritas yang penting dalam
kepemimpinannya selain kasus terorisme global.
b. Penanggulangan
bahaya narkoba, perjudian dan perdagangan manusia.
c. Susilo
Bambang Yudhoyono juga membentuk UKP3R, sebuah lembaga kepresidenan yang
diketuai oleh Marsilam Simandjuntak, 26 Oktober 2006.
d. Berjanji
akan menaikkan gaji PNS dan TNI / Polri sebesar 15 % beserta pemberian gaji ke
13.
e. Memenuhi
alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara pada tahun 2009 mendatang
f. Pemerintah
menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 %, inflasi 6,5 %, nilai tukar
rupiah sebesar 9.100 per dolar amerika, suku bunga Bank Indonesia 3 bulan sebesar
8,5 % dan harga minyak dunia sebesar 130 dollar Amerika per barrel.
3.5 Langkah-Langkah Reformasi Ketatanegaraan,
Khususnya Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Pembahasan
berikut ini akan menguraikan secara garis besar langkah-langkah reformasi
ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.
a.
Lembaga Konstitutif (MPR)
Beberapa
contoh upaya reformasi di lembaga MPR yang telah maupun yang sedang berjalan :
- Mayoritas
anggota merupakan hasil pemilu kompetitif
- Jumlah
anggota dikurangi dari 1000 menjadi 700 orang
- Pimpinan
MPR harus terpisah dari pimpinan DPR
- MPR
tidak mengesahkan dan membuat GBHN
b.
Lembaga Eksekutif (Presiden)
Usaha-usaha
yang dilakukan mendemokratisasikan Lembaga Kepresidenan agar tidak terlalu
dominan dan otoriter sebagaimana saat orde lama dan orde baru adalah sebagai
berikut :
- Mekanisme
fungsi dan kewenangan presiden harus diatur dengan jelas
- Jabatan
presiden dibatasi untuk 2x periode (Pasal 7 UUD 1945)
- Penggunaan
hak prerogatif presiden harus diminimalkan yaitu harus memperhatikan
pertimbangan MA dalam memberi grasi dan rehabilitasi dan memperhatikan
pertimbangan DPR dalam memberi amnesti
- Presiden
dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Orde
reformasi adalah suatu perubahan disegala bidang mengenai tatanan peri
kehidupan lama dengan tatanan peri kehidupan baru dan secara hukum menuju ke
arah perbaikan. Gerakan reformasi pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk
mengadkan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan di bidang politik,
sosial, ekonomi dan hukum.
Pengunduran
diri presiden soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 pada hakikatnya mengadakan
runtuhnya Orde Baru. Peristiwa itu merupakan puncak dari perjuangan gerakan
Pro-Reformasi yang dimotori oleh Mahasiswa.
4.2 Saran
Agar jalannya
reformasi bisa lebih baik, maka pemerintahan Era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)
dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari pemerintahan yang
sebelum-sebelumnya, sehingga sistem pemerintahan yang akan datang lebih baik.
Orde reformasi merupakan orde yang paling penting, dan merupakan masa perubahan
dari segala aspek pemerintahan, yaitu sosial, politik, ekonomi dan hukum. Maka
dari itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai
pancasila, kita harus selalu mendukung dengan sistem pemerintahan yang berlaku
saat ini dan senantiasa selalu mengawasi dan ikut memajukan negara Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar